haloberita.id, Balikpapan, 21 April 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan melaksanakan Rapat Paripurna sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Agenda utama rapat Paripurna kali ini Penyampaian Rekomendasi DPRD Kota Balikpapan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang berlangsung di Aula Gedung Parkir Klandasan ini turut di hadir Wakil Wali Kota Balikpapan, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), seluruh anggota DPRD Kota Balikpapan, serta pimpinan dan perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
Kehadiran seluruh pemangku kepentingan ini mencerminkan komitmen bersama untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Penyampaian rekomendasi, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dibacakan langsung oleh Nelly Turuallo, S.E., M.E., anggota DPRD Kota Balikpapan.
Mengawali penyampaiannya Fraksi Golkar memberikan apresiasi kepada Wali Kota Balikpapan yang telah menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2024 secara resmi pada 14 April 2025 lalu.
Selain itu Fraksi Golkar melalui Nelly juga menyampaikan ucapan selamat kepada 1.329 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tiga Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan pada 17 April 2025.
“Semoga semangat pengabdian semakin menyala untuk terus membangun, menjaga, dan membela Kota Balikpapan,” ungkap Nelly di hadapan forum paripurna.
Fraksi Golkar juga memberikan apresiasi kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah berperan aktif menjaga kondusivitas kota.
“Stabilitas keamanan dan ketenteraman yang terus terjaga merupakan modal penting dalam proses pembangunan daerah” ucapnya.
Setelah melakukan telaah secara cermat terhadap dokumen LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2024, Fraksi Golkar menyampaikan empat rekomendasi strategis yang dianggap krusial untuk ditindaklanjuti Pemerintah Kota dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong pembangunan berkelanjutan di Balikpapan:
1. Penanggulangan Banjir secara Terstruktur dan Berbasis Data
Fraksi Golkar menyoroti persoalan banjir yang masih menjadi keluhan masyarakat di sejumlah wilayah kota. Oleh karena itu, pihaknya mendesak Pemerintah Kota untuk segera menyusun dan melaksanakan solusi konkret berbasis kajian teknis dan data lapangan. Rekomendasi ini juga mencakup perlunya evaluasi terhadap efektivitas infrastruktur drainase yang ada serta peningkatan sinergi lintas sektor, termasuk dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
2. Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Investasi Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur
Pendidikan menjadi prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Fraksi Golkar mendukung penuh langkah-langkah Pemerintah Kota dalam meningkatkan kualitas pendidikan, baik dari segi infrastruktur (sarana dan prasarana sekolah) maupun kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. Peningkatan pelatihan, sertifikasi, serta distribusi guru yang merata menjadi fokus penting agar tidak terjadi kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah.
3. Penguatan Layanan Kesehatan Primer dan Akselerasi Pembangunan RSUD
Dalam bidang kesehatan, Fraksi Golkar menegaskan perlunya perbaikan kualitas layanan di tingkat Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Selain itu, pihaknya menyampaikan dukungan penuh terhadap program strategis Pemerintah Kota dalam pembangunan dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah Balikpapan Timur dan Balikpapan Barat. Diharapkan, pembangunan tersebut dapat segera dimulai dan berjalan tanpa hambatan baik dari aspek teknis, anggaran, maupun perizinan.
4. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku sebagai Prioritas Lintas Sektor
Ketersediaan air baku yang berkelanjutan menjadi tantangan nyata bagi Kota Balikpapan. Fraksi Golkar menilai bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah, seperti pengembangan teknologi desalinasi air laut di Kampung Baru, pemanfaatan air payau dari Sungai Somber, serta pengambilan air dari Sungai Mahakam, merupakan langkah-langkah progresif yang perlu terus dikaji secara mendalam. Pemerintah didorong untuk memilih alternatif terbaik berdasarkan hasil studi kelayakan, dampak lingkungan, dan efektivitas biaya agar dapat memberikan solusi jangka panjang bagi masyarakat.
Mengakhiri penyampaian rekomendasi, Nelly mengatakan bahwa Fraksi Golkar menegaskan pentingnya kolaborasi yang berkelanjutan antara Pemerintah Kota dan DPRD dalam setiap proses pembangunan.
“Sinergi antarlembaga diyakini akan menjadi pondasi kuat untuk menjadikan Kota Balikpapan sebagai kota global yang nyaman dihuni bagi semua, dalam bingkai nilai-nilai keimanan sebagaimana tertuang dalam visi Madinatul Iman” tutup Nelly
Reportet : Ags
