haloberita.id, Balikpapan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kembali menggelar Rapat Paripurna Ke-9 Masa Sidang II Tahun 2025 tentang Penyampaian Rekomendasi DPRD Kota Balikpapan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024.
Rapat tersebut berlangsung di aula Gedung Parkir Kelandasan, dan dihadiri oleh unsur pimpinan serta anggota dewan, Wakil Walikota Balikpapan, Sekretaris Daerah, jajaran perangkat daerah, serta perwakilan dari Forkopimda dan tokoh masyarakat.
Dalam Rapat Paripurna teraebut, Fraksi Gabungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hanura, dan Partai Demokrat menyampaikan rekomendasi tajam dan strategis terhadap kinerja Pemerintah Kota Balikpapan.
Melalui Taufik Qul Rahman anggota DPRD Kota Balikpapan, Fraksi PKB include Hanura dan Demokrat secara tegas mengungkap bahwa pelaksanaan pemerintahan selama tahun anggaran 2024 belum berjalan optimal.
Evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh fraksi gabungan ini menemukan berbagai kelemahan fundamental, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan.
“Kami menyampaikan bahwa kinerja Pemerintah Kota Balikpapan masih jauh dari harapan. Terdapat indikasi kuat adanya intervensi eksternal, lemahnya profesionalisme perangkat daerah, serta pemanfaatan kewenangan yang tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegas Taufik dalam membacakan rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota Balikpapan TA 2024, Senin 21/04/2024.
Taufik memyampaikan bahwa Fraksi gabungan mencatat sedikitnya 27 poin strategis yang menjadi perhatian serius. Di antaranya:
– Lemahnya pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah.
– Ketidakcermatan dalam penyusunan anggaran yang berpotensi menimbulkan SiLPA.
– Masih adanya diskriminasi dalam penegakan aturan hukum dan Perda.
– Minimnya kontribusi perusahaan umum daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
– Ketidaktegasan pemerintah dalam menindak pelanggaran izin perumahan dan lingkungan.
– Lambannya penanganan terhadap genangan air dan banjir di kawasan tertentu.
“Pemerintah harus mengambil tindakan konkret dan berani. Penempatan ASN harus berbasis kompetensi, bukan kepentingan. Evaluasi terhadap BUMD perlu dilakukan secara menyeluruh, dan jika perlu, jajaran direksi yang tidak kompeten harus diganti,” ujarnya taufik
Rekomendasi fraksi gabungan ini juga menyoroti pentingnya revitalisasi pasar rakyat, pembentukan destinasi wisata kuliner berbasis kelurahan, serta percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan.
Dalam kesempatan ini Fraksi PKB include Hanura dan Demokrat meminta Pemerintah untuk menyusun database induk masyarakat miskin agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.
“Di sektor layanan dasar, Fraksi mendesak Pemkot untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) terhadap Perumda Tirta Manuntung yang dinilai gagal memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Demikian pula dengan pengelolaan proyek multiyears, seperti pembangunan gedung DPRD, yang harus dievaluasi karena tidak sesuai dengan perencanaan awal”beber Taufik.
Dalam pernyataan penutupnya, Fraksi Gabungan PKB, Hanura, dan Demokrat menegaskan bahwa rekomendasi ini bukan sekadar kritik, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Harapannya, seluruh catatan ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan ke depan, serta menjadi refleksi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.
“Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik. Justru, melalui sinergi dan evaluasi bersama, kita dapat membangun Balikpapan yang lebih baik. Pemerintah harus membuktikan bahwa setiap penghargaan yang diterima bukan sekadar simbol, tapi berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” tutupnya.
Reporter : Ags
