haloberita.id, Balikpapan, 21 April 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan kembali menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pembacaan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024, Senin 21 April 2025.
Rapat Paripurna Ke-9 Masa Sidang II Tahun 2025 tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Gedung Parkir Kelandasan, dan dihadiri oleh unsur pimpinan serta anggota dewan, Wakil Walikota Balikpapan, Sekretaris Daerah, jajaran perangkat daerah, serta perwakilan dari Forkopimda dan tokoh masyarakat.
Rekomendasi Fraksi PDI Perjuangan dibacakan oleh Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Najib. Mengawali pembacaanya, Fraksi PDI Perjuangan turut mengucapkan Selamat Hari Kartini yang bertepatan pada tanggal 21 April 2025, seraya mengangkat semangat emansipasi dan kontribusi perempuan dalam pembangunan nasional.
Najib juga menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan pemerintahan yang dinilai berjalan relatif baik sepanjang tahun 2024. Namun, ia juga menekankan bahwa sejumlah indikator kinerja Pemerintah Kota belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD, Renstra OPD, dan RKPD, sehingga diperlukan evaluasi mendalam dan perbaikan menyeluruh.
“Dalam Penyampaian rekomendasi ini merupakan bagian integral dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” Ujar Najib.
Najib menyebut dalam pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan mengidentifikasi 11 bidang krusial yang membutuhkan perhatian serius Pemerintah Kota, sebagai berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD): Optimalisasi Sumber Daya dan Sistem
Fraksi menekankan pentingnya memperluas basis pajak dan retribusi daerah, serta melakukan intensifikasi melalui pembaruan basis data wajib pajak dan penggunaan teknologi informasi. Pemerintah diminta meningkatkan kualitas SDM Bapenda dan mendorong transparansi dalam pelaporan serta pembayaran pajak, guna mengurangi potensi kebocoran PAD.
2. Pendidikan: Kualitas Akses dan Pemerataan
PDI Perjuangan menyoroti kurangnya pembangunan unit sekolah baru, utamanya jenjang SMP di beberapa kecamatan, serta minimnya tenaga pendidik ASN. Kebutuhan ini menjadi krusial dalam rangka menyongsong peran Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Fraksi juga menekankan agar distribusi sarana pendidikan lebih merata, termasuk layanan pendidikan inklusi dan vokasional.
3. Kesehatan: Peningkatan Fasilitas dan Layanan Dasar
Kinerja sektor kesehatan dinilai perlu ditingkatkan, terutama terkait pelayanan RSUD Beriman yang dianggap belum optimal, baik dari sisi fasilitas, tenaga medis, maupun sistem pelayanan. Fraksi juga mendesak percepatan pembangunan RS Sayang Ibu dan pemerataan Puskesmas rawat inap di seluruh kecamatan untuk menjamin akses layanan kesehatan yang merata.
4. Air Bersih: Tata Kelola Profesional dan Aksesibilitas
Pemberhentian sambungan baru oleh Perumda Tirta Manuntung menjadi sorotan serius. Fraksi menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan krisis akses air bersih bagi masyarakat. Ditekankan pula pentingnya pengelolaan profesional, modernisasi infrastruktur distribusi, dan peningkatan kapasitas produksi air baku.
5. Infrastruktur: Integrasi dan Peningkatan Mutu
Pembangunan jalan penghubung antar-kecamatan seperti Jalan Beller, MT Haryono, dan Batu Ratna dinilai mendesak untuk dituntaskan. Fraksi juga menyoroti penanganan banjir yang belum tuntas akibat sistem drainase yang tidak terintegrasi, serta menyarankan penataan kabel digital di pedestrian untuk menunjang estetika dan keselamatan warga.
6. Ketenagakerjaan: Kesiapan SDM Lokal Menghadapi Persaingan Global
Fraksi meminta agar pelatihan kerja berbasis industri diperluas untuk menyiapkan tenaga kerja lokal yang kompetitif, utamanya dalam menghadapi geliat ekonomi di sekitar IKN. Pemerintah juga didesak untuk mengawal nasib tenaga honorer, dengan menyesuaikan kebijakan terhadap Undang-Undang ASN yang baru.
7. Lingkungan Hidup: Inovasi Pengelolaan Sampah dan Pelestarian Alam
Kapasitas Tempat Pemrosesan Sampah (TPS) Manggar yang nyaris penuh menjadi perhatian utama. Fraksi menuntut adanya inovasi, seperti sistem pengelolaan sampah terpadu, pengurangan sampah dari sumber, hingga skema waste to energy. DLH juga didorong meningkatkan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan, terutama di kawasan pesisir.
8. Perangkat Daerah: Profesionalisme, Kinerja, dan Penyerapan Anggaran
Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diperlukan, termasuk peningkatan kualitas perencanaan program dan efisiensi anggaran. Tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) menjadi indikator kurang optimalnya pelaksanaan program dan belanja daerah.
9. Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA): Tata Kelola Berbasis Kompetensi
Fraksi menolak intervensi politik dalam pengisian jabatan struktural di PERUMDA. Seleksi direksi dan dewan pengawas harus mengutamakan kompetensi, rekam jejak, dan integritas. Selain itu, PERUMDA diharapkan berkontribusi lebih besar terhadap PAD melalui inovasi bisnis dan pelayanan publik.
10. APBD: Efisiensi dan Ketepatan Sasaran Anggaran
APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Fraksi meminta agar alokasi belanja diarahkan secara lebih terukur dan berbasis hasil (outcome-oriented), bukan hanya sekadar penyerapan anggaran.
11. Pansus LKPJ: Penguatan Fungsi Pengawasan
Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar evaluasi LKPJ ke depan dilakukan melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus), guna memastikan pengawasan berjalan lebih mendalam, komprehensif, dan akuntabel.
Menutup penyampaiannya, Najib menegaskan bahwa seluruh rekomendasi ini merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional Fraksi PDI Perjuangan dalam menjalankan fungsi pengawasan, serta komitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil nyata.
“Semoga seluruh rekomendasi ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan penting bagi Pemerintah Kota Balikpapan dalam menyusun perencanaan pembangunan dan kebijakan ke depan. Mari bersama-sama kita wujudkan Balikpapan sebagai kota modern, ramah, dan berdaya saing, yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Madinatul Iman,” tutup Najib.
Reporter : Ags
