HaloBerita.id, BALIKPAPAN – Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menyebarkan informasi di media sosial, khususnya terkait isu pajak daerah. Peringatan itu disampaikan menyusul ramainya unggahan soal penyesuaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Balikpapan Utara yang sempat viral.
Rahmad menegaskan, tidak semua informasi yang beredar sesuai fakta di lapangan. Ia mencontohkan kasus tagihan PBB yang dikabarkan melonjak drastis hingga Rp9 juta dari sebelumnya Rp306 ribu. Setelah dicek, ternyata data tersebut keliru akibat salah titik koordinat.
“Setelah diklarifikasi, jumlahnya hanya sekitar Rp600 ribu. Orangnya sudah kami panggil, dan masalahnya selesai. Jadi, jangan langsung diviralkan. Tabayun dulu, supaya tidak menimbulkan salah paham,” jelas Rahmad saat ditemui usai kegiatan di Pemkot, Jumat (22/8/2025).
Ia menekankan, Pemkot tetap membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keberatan atau aduan. Namun, semua harus ditempuh melalui jalur resmi.
“Silakan datang ke Pemkot, kalau tidak puas boleh komplain, bahkan adukan ke Ombudsman. Itu hak masyarakat. Tapi jangan buru-buru unggah ke media sosial, karena dampaknya bisa memicu keresahan,” tegasnya.
Selain menyoroti soal informasi publik, wali kota juga menegaskan pentingnya mempercepat layanan perizinan. Menurutnya, iklim investasi hanya bisa tumbuh jika perizinan dibuat lebih sederhana, transparan, dan berbasis digital.
“Saya tidak mau mendengar ada pengusaha yang dipersulit. Kalau ada, laporkan. Kami akan tindak tegas sesuai aturan,” ujarnya.
Rahmad menilai dunia usaha merupakan motor pertumbuhan ekonomi yang harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Karena itu, ia meminta seluruh dinas terkait memangkas birokrasi yang dianggap menghambat investasi.
Rahmad juga menegaskan, keamanan dan kondusivitas kota merupakan modal utama bagi keberlangsungan investasi.
“Kalau kota aman, pelaku usaha nyaman, dan pendatang betah tinggal di Balikpapan. Dari situlah ekonomi bisa tumbuh,” katanya.
Ia menambahkan, Pemkot terus mendorong inovasi perangkat daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, ia mengingatkan, semua inovasi hanya akan berhasil jika kota tetap stabil.
“PAD bisa naik kalau inovasi jalan. Tapi syaratnya satu: kota ini harus aman dan kondusif,” pungkasnya.
