haloberita.id, Balikpapan – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Balikpapan menyampaikan sejumlah catatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Sidang II Tahun 2025, Senin (21/04/2025).
Bertempat di Aula Gedung Parkir Kelandasan, rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Balikpapan, jajaran Forkopimda, para anggota DPRD, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam Rapat Paripurna tersebut, anggota DPRD Balikpapan H. Iwan Wahyudi, S.Kom membacakan secara langsung rekomendasi resmi dari Fraksi PKS-PPP.
Mengawali penyampaiannya Fraksi PKS-PPP memberikan apresiasi atas sejumlah capaian Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan selama tahun 2024, termasuk meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 82,62 poin serta diterimanya 72 penghargaan dari tingkat provinsi, nasional, hingga internasional.
Namun, di balik capaian tersebut, fraksi PKS-PPP menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang dinilai belum ditangani secara optimal.
Fraksi PKS-PPP secara tegas menyesalkan mekanisme penyusunan rekomendasi atas LKPJ yang dilakukan tanpa melalui Panitia Khusus (Pansus) sebagaimana mestinya. Menurut mereka, pola ini telah terulang sejak tahun sebelumnya dan dapat menjadi preseden buruk bagi masa mendatang.
Fraksi menilai, absennya diskusi mendalam antara DPRD dan Tim LKPJ Pemkot mengurangi akuntabilitas proses evaluasi.
“Tidak adanya pembahasan melalui Pansus menyebabkan tahapan penting terlewati, seperti klarifikasi data dan penyusunan rekomendasi yang komprehensif bersama tenaga ahli,” ujar Iwan Wahyudi.
Fraksi PKS-PPP juga menyoroti realisasi APBD 2024 yang mencatatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp615,31 miliar atau 15% dari total anggaran. Pihaknya menilai tingginya SILPA menjadi indikator lemahnya perencanaan dan pengelolaan anggaran yang berpotensi menghambat efektivitas pembangunan.
Terkait serapan anggaran, fraksi mencatat bahwa sektor pendidikan hanya menyerap 87,2% dan sektor kesehatan lebih rendah lagi, yakni 73,07%. Kedua sektor vital ini meninggalkan sisa anggaran hingga Rp314 miliar. Belanja bantuan sosial juga tercatat rendah, hanya 65,76%.
“Ini mencerminkan kurangnya sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam layanan dasar,” tegasnya.
Selain itu, progres pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu di Balikpapan Barat dinilai jauh dari harapan, baru terealisasi sekitar 12,22%. Masalah lain seperti pelayanan RSUD Beriman, kualitas layanan PDAM (PTMB), serta pembangunan rumah pompa di kawasan hilir Sungai Ampal juga mendapat sorotan tajam karena dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
Fraksi PKS-PPP juga menyinggung keluhan masyarakat terkait pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dianggap memberatkan, serta meminta Pemkot menyediakan layanan konsultasi gratis bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
“Di bidang sosial-keagamaan, fraksi mengapresiasi kenaikan insentif guru ngaji menjadi Rp500.000, namun meminta agar pencairannya bisa dilakukan lebih cepat dan proses administrasinya dipermudah” tutur Iwan.
Meski memuji keberlangsungan program Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan Kota Balikpapan, fraksi mengkritik turunnya kualitas layanan di sejumlah fasilitas kesehatan. Mereka mendesak Pemkot segera mengevaluasi dan meminta BPJS memperbaiki pelayanan secara menyeluruh.
Adapun terkait ketahanan pangan, fraksi menyoroti kerapnya terjadi kelangkaan barang pokok yang memicu inflasi. Mereka mendorong Pemkot segera merealisasikan pembangunan pasar induk sebagai langkah strategis menjaga kestabilan distribusi dan stok kebutuhan masyarakat.
“Fraksi PKS-PPP menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan merupakan bentuk komitmen dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Mereka berharap Pemkot Balikpapan dapat menjadikan catatan ini sebagai dasar perbaikan kinerja ke depan, terlebih dalam menghadapi tantangan sebagai kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN)”tutupnya.
Reporter : Ags
