haloberita.id, Balikpapan – Salah satu perencanaan yang tertunda dalam mengatasi kemacetan dan menekan angka kecelakaan lalu lintas kembali mengemukan Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Balikpapan, yakni pembangunan flyover atau jalan layang di kawasan Muara Rapak.
Perlu diketahui usulan anggaran untuk proyek flyover yang tercatat mencapai lebih dari Rp188 miliar ini, pernah mendapat tanggapan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Basuki Hadimuljono.
Di mana Menteri PUPR mengemukakan pandangannya bahwa flyover bukan solusi utama untuk turunan Muara Rapak, sehingga Pada akhir Januari 2022, beliau memilih untuk lebih fokus pada pelebaran jalan dan pelandaian turunan di Muara Rapak, yang dianggap lebih sesuai dengan kondisi lalu lintas yang ada saat itu.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Abdulloh, S. Sos, M.E yang hadir dalam Musrenbang Kota Balikpapan, menyatakan bahwa proyek flyover Muara Rapak yang sudah memiliki DED (Detail Engineering Design) harus tetap diperjuangkan.
Abdulloh menilai pentingnya pembangunan ini, guna mengatasi permasalahan yang kerap terjadi diwilayah tetsebut. Untuk itu perlu adanya pengalokasi anggaran untuk pembangunan flyover.
“Mau murah atau mahal, yang penting pagu anggarannya ada tidak?” ujar Abdulloh. Selasa (18/03/2025) usai mengikut kegiatan Musrembang tingkat Kota Balikpapan.
Politisi Partai Golkar ini menyebutkan bahwa pembangunan Kota Balikpapan memerlukan lebih dari sekadar anggaran dari APBD kota. Sebagai kota yang terus berkembang, terutama dengan posisinya sebagai gerbang utama Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Balikpapan membutuhkan dukungan pembiayaan dari berbagai sumber, termasuk bantuan keuangan dari APBD Provinsi Kaltim.
Oleh karena itu, Abdulloh mengingatkan pentingnya kolaborasi antar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim yang berasal dari Dapil Balikpapan untuk mewujudkan tujuan ini.
“Semuanya harus memiliki komitmen yang sama, karena keberhasilan pembangunan bergantung pada kesatuan visi dan upaya bersama dari seluruh elemen legislatif” katanya.
Dalam kesempatan ini Abdulloh juga menyoroti sejumlah proyek besar yang menjadi fokus utama, termasuk coastal road, flyover Muara Rapak, jembatan Somber-Kariangau, serta penanggulangan banjir. Tidak hanya itu, sektor pendidikan dan kesehatan juga harus diperhatikan, memastikan kesejahteraan masyarakat seiring dengan pembangunan fisik yang ada.
Dirinya meyakini untuk periode lima tahun ke depan menjadi momentum strategis bagi Kota Balikpapan. Dengan kepemimpinan yang berasal dari Balikpapan, baik Ketua DPRD Kaltim maupun Gubernur Kaltim. Bahkan yang saat ini yang menduduki Ketua Komisi di DPRD Kaltim mayoritas dari Balikpapan.
“Kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memperjuangkan kota Balikpapan” ucapnya.
Abdulloh juga membeberkan bahwa Balikpapan seringkali mendapatkan porsi anggaran yang minim dari APBD provinsi Kaltim Namun, dengan bersatunya kekuatan legislatif dari Balikpapan, harapan untuk mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semakin besar.
“Kalau kita bersatu dan berjuang bersama-sama, tidak ada yang tidak mungkin,” tegasnya, mengajak seluruh jajaran legislatif dan masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan Balikpapan.
Menurut Abdulloh, untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, semua pihak, tanpa terkecuali, harus memiliki visi yang sama. Kolaborasi antar partai politik, masyarakat, dan pemerintah daerah sangatlah penting.
Baginya pembangunan Balikpapan bukan hanya tentang infrastruktur semata, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh warganya.
“Kita harus bersatu, tanpa melihat latar belakang partai politik. Yang penting adalah memperjuangkan kemajuan kota kita bersama-sama,” pungkasnnya.
Reporter : Ags
