haloberita.id, Balikpapan – Isu dugaan pungutan liar (pungli) di kawasan wisata Pantai Manggar Segarasari yang viral di media sosial beberapa waktu terakhir mendapat tanggapan cepat dari DPRD Kota Balikpapan dan Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar).
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Disporapar dan Komisi II DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat koordinasi bersama para pelaku usaha dan pedagang di kawasan Pantai Manggar, Kamis (03/07/2025).
Rapat yang digelar di Aula Lamin Pantai Manggar ini dihadiri langsung oleh Ketua Komisi II Fauzi Adi Firmansyah, didampingi Wakil Ketua Siswanto, Sekretaris Taufiq Qul Rahman, serta anggota Japar Sidik dan Subari. Turut hadir pula Kepala Disporapar Balikpapan C.I. Ratih Kusuma Wardani, tenaga ahli Pemkot Balikpapan, unsur TNI-Polri, Kapolsek Balikpapan Timur, serta seluruh pelaku usaha dan pedagang kawasan wisata Pantai Manggar.
Rapat koordinasi ini tidak hanya bertujuan menanggapi isu pungli, tetapi juga menjadi momentum memperkuat penataan kawasan wisata, pengelolaan yang lebih profesional, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada pengunjung.
Kepala Disporapar Ratih Kusuma W. mengakui bahwa viralnya informasi tentang dugaan pungli telah mencoreng citra Pantai Manggar sebagai destinasi unggulan Kota Balikpapan. Namun, menurutnya, pengelolaan kawasan secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.
“Kami tidak tinggal diam. Masyarakat menginginkan kenyamanan dan kejelasan saat berwisata. Karena itu kami mengundang pelaku usaha untuk berdialog dan mencari solusi bersama,” ujar Ratih saat memimpin rapat.
Ratih menjelaskan bahwa Pemkot Balikpapan sejauh ini telah menyediakan berbagai fasilitas umum, seperti gazebo, aula yang pengelolaanya dikenakan biaya setiap penyewaanya. Ada juga 128 unit toilet yang dapat digunakan secara gratis oleh pengunjung.
Namun, ia juga mencermati adanya praktik usaha mandiri dari sejumlah pedagang yang menyewakan fasilitas seperti terpal, toilet, dan jasa lainnya secara berbayar. Kondisi ini, menurutnya, harus diatur agar tidak menimbulkan persepsi pungli di mata masyarakat.
“Kami menghargai inisiatif pelaku usaha, tapi semuanya harus mengikuti aturan yang berlaku. Toilet gratis sudah tersedia, dan yang swasta harus ada penyesuaian. Tidak boleh ada pungutan semena-mena,” tegasnya.
Salah satu persoalan yang sering dikeluhkan adalah penyewaan terpal dan tikar. Dalam penjelasannya, Ratih menyatakan bahwa pemerintah tidak melarang penyewaan terpal, tetapi pelaksanaannya harus sesuai ketentuan.
“Terpal boleh digelar hanya jika pengunjung setuju untuk menyewa, dan harganya harus masuk akal. Tapi jika pengunjung membawa tikar sendiri, tidak boleh dipungut biaya,” tegasnya lagi.
Menanggapi isu yang viral menyebutkan adanya tarif sewa terpal hingga Rp200 ribu, sejumlah pedagang memberikan klarifikasi dalam forum tersebut. Mereka menjelaskan bahwa tarif tersebut bukan untuk satu terpal, melainkan untuk empat terpal yang digabungkan menjadi satu ruang.
“Satu terpal dihargai Rp50 ribu. Jadi kalau pengunjung menyewa empat sekaligus, ya totalnya Rp200 ribu. Tapi itu sesuai permintaan pengunjung dan sudah dijelaskan sebelumnya,” ujar salah satu pedagang.
Pedagang juga menyampaikan bahwa tidak ada paksaan dalam penyewaan, dan pengunjung yang membawa tikar sendiri tetap boleh duduk di area tanpa harus membayar
Dalam dialog terbuka yang berlangsung dalam suasana kondusif, sejumlah pedagang menyampaikan masukan penting terkait infrastruktur. Jainal, salah satu pedagang, meminta agar pemerintah menyediakan air bersih dan mushola di kawasan pantai.
Sementara itu, Haji Saniah mengusulkan penambahan lahan parkir, pembangunan kamar mandi, serta fasilitas ibadah yang lebih representatif. Ia menyoroti kondisi lahan parkir yang kerap tergenang banjir saat hujan, sehingga menyulitkan pengunjung dan pedagang.
Menanggapi hal tersebut, Ratih menyatakan bahwa beberapa kebutuhan memang sedang dalam tahap pengajuan dan pembangunan.
“Untuk sambungan PDAM, kami akui belum semua titik tersambung. Tapi ini sudah dalam proses pengajuan. Mushola juga sedang dibangun. Semua ini kami upayakan agar Pantai Manggar semakin nyaman untuk semua,” jelasnya.
Pantai Manggar merupakan salah satu ikon wisata Balikpapan yang ramai dikunjungi warga lokal maupun wisatawan luar daerah. Pemerintah dan DPRD berharap kawasan ini tidak hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat.
“Kalau semua pihak pemerintah, pedagang, pelaku usaha bisa bersinergi, Pantai Manggar bisa menjadi destinasi unggulan Kalimantan Timur yang membanggakan,” pungkas Ratih.
Reporter : Agus
