haloberita.id, Balikpapan – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang membuka peluang bagi investor untuk membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta di wilayah Kaltim.
Pernyataan ini disambut antusias oleh berbagai pihak, termasuk Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan yang menilai langkah tersebut sebagai peluang strategis untuk memperkuat infrastruktur energi dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah Balikpapan.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah yang akrab disapa Adi menyatakan dukungannya terhadap inisiatif yang digagas Gubernur Kaltim tersebut.
Menurut Adi, ketersediaan SPBU di Kota Balikpapan saat ini masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat, terutama dengan terus bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dan aktivitas logistik di Kota Balikpapan yang merupakan beranda Ibu Kota Negara (IKN) ini.
“Bagus saja, karena jumlah SPBU di Kaltim, khususnya di Balikpapan, memang masih sedikit,” kata Adi saat ditemui awak media usai menghadiri sidang paripurna di Ballroom Grand Senyiur Hotel Balikpapan, Senin (14/4/2025).
Lebih lanjut, Adi menyampaikan bahwa pihaknya di Komisi II DPRD siap memberikan dukungan penuh kepada investor yang serius dan berkomitmen untuk berinvestasi di sektor ini. Namun demikian, ia juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, terutama terkait kelengkapan perizinan dan analisis dampak lingkungan.
“Kehadiran SPBU swasta tentu akan berdampak positif, tidak hanya menambah pendapatan daerah, tetapi juga diharapkan bisa mengurangi antrian panjang kendaraan di SPBU yang selama ini sering terjadi,” jelasnya.
Adi menilai kebijakan ini tidak hanya sebagai solusi atas keterbatasan infrastruktur energi, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam mendorong iklim investasi yang sehat dan kompetitif di Kalimantan Timur.
“Dengan melibatkan sektor swasta, pemerintah daerah berharap bisa mempercepat pemerataan akses energi bagi masyarakat, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas layanan publik” tandasnya.
Reporter : Ags
