HaloBerita.id, Balikpapan – Kritik terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan kembali dilontarkan Sekretaris Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Najib.
Kali ini bukan soal isi program, melainkan lemahnya strategi sosialisasi yang dinilai membuat kebijakan penting tidak tersampaikan dengan baik ke masyarakat.
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menilai akun resmi media sosial Pemkot belum difungsikan secara maksimal sebagai kanal informasi publik.
“Program Pemkot itu ada banyak yang bagus, tapi cara menyampaikannya lemah. Media sosial resmi mestinya menjadi ruang informasi, bukan sekadar panggung seremonial pejabat,” tegas Najib saat dihubungi, Selasa (26/8/2025).
Menurutnya, alih-alih memberi informasi yang praktis dan dibutuhkan masyarakat, kanal resmi Pemkot justru lebih sering menampilkan kegiatan seremoni dan wajah pejabat.
Kondisi ini, kata Najib, menimbulkan kesan bahwa tim media sosial Pemkot bekerja layaknya tim kampanye, bukan pelayan informasi publik.
Padahal masyarakat berharap mendapatkan informasi jelas mengenai layanan publik sehari-hari, seperti administrasi kependudukan, BPJS kesehatan, beasiswa pendidikan, pajak dan retribusi daerah, hingga sosialisasi program pembangunan.
“Faktanya, informasi semacam itu minim, bahkan hampir tidak pernah muncul di kanal resmi Pemkot,” bebernya.
Minimnya sosialisasi ini, lanjut Najib, berdampak pada banyak kebijakan strategis. Misalnya, kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mengejutkan warga, hingga program BPJS dan beasiswa yang kurang tersampaikan secara utuh.
Akibatnya, masyarakat sering merasa kaget, bingung, bahkan seolah tidak dilibatkan dalam proses pembangunan.
Najib menekankan, Pemkot perlu segera mengubah pola komunikasi publik. Kanal resmi harus menjadi wadah informasi yang transparan, interaktif, dan partisipatif.
“Masyarakat ingin diajak bicara, bukan sekadar jadi penonton,” ujarnya mengingatkan.
Ia juga menyebut pentingnya command center pelayanan publik yang benar-benar berfungsi, bukan sekadar formalitas. Menurutnya, keterbukaan informasi adalah bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.
“Masyarakat berhak tahu setiap kebijakan, bukan hanya mendengar klaim keberhasilan pemerintah. Kalau strategi komunikasi diperbaiki, kepercayaan publik juga akan ikut menguat,” tandas Najib.(*)
