Oleh Redaksi haloberita.id | Samarinda
SAMARINDA – Konektivitas wilayah barat Kalimantan Timur (Kaltim), kembali menjadi sorotan tajam Komisi III DPRD Provinsi Kaltim.
Pasalnya ditengah upaya percepatan pembangunan infrastruktur, ruas jalan nasional yang menghubungkan Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) dinilai masih jauh dari kata layak.
Komisi III DPRD Kaltim mendesak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) agar menghentikan pola tebar proyek dan mengarahkan fokus penuh pada satu titik: penyelesaian tuntas pembangunan jalur penghubung Samarinda–Kubar–Mahulu.
Desakan ini dilontarkan menyusul tertundanya sejumlah proyek infrastruktur akibat kebijakan efisiensi anggaran pada awal tahun 2025.
“Dana BBPJN sudah kembali dibuka sejak Maret lalu. Artinya, proyek-proyek yang tertahan kini bisa dilanjutkan. Ini penting untuk percepatan konektivitas dan aksesibilitas di wilayah Kaltim,” Ujar Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, S. Sos, M.E saat ditemui oleh awak media Sabtu (19/4/2025).
Abdulloh mengungkapkan data BBPJN Kaltim mencatat, total panjang jalan nasional di provinsi ini mencapai 1.806 kilometer. Namun, hanya 477 km yang berada dalam kondisi baik. Sebanyak 1.143 km dalam kondisi sedang, 147 km rusak ringan, dan 39 km rusak berat. Dengan kata lain, lebih dari 10 persen infrastruktur jalan nasional dinyatakan tidak mantap.
Sorotan tajam tertuju pada jalan lintas tengah yang membentang sepanjang 352 km, menghubungkan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kubar, hingga ke perbatasan Kalimantan Tengah.
Tingkat kemantapannya hanya 74 persen. BBPJN memperkirakan dibutuhkan anggaran sebesar Rp1,75 triliun untuk menyelesaikan perbaikan ruas strategis tersebut.
“Ini sangat ironis di balik perencanaan anggaran triliunan, masih ada masyarakat pedalaman yang harus menempuh perjalanan di atas jalan rusak, terputus, atau bahkan longsor” tutur Abdulloh.
Dirinya pun mengatakan pada 13 April 2025 lalu, sebuah longsor besar menimpa kawasan Kenalung, Kampung Mamahak Besar, Kecamatan Long Bagun, Mahulu. Jalan penghubung utama antara Kubar dan Mahulu lumpuh. Alternatif satu-satunya hanyalah badan jalan pinggir yang nyaris tak layak dilalui kendaraan berat.
“Penanganan darurat sudah dilakukan. Tapi permanennya baru bisa dikerjakan paling cepat Juni ini,” jelas Abdulloh.
Tragedi ini tidak semata-mata karena faktor alam. Ketidakmampuan infrastruktur untuk menghadapi cuaca ekstrem adalah refleksi dari lemahnya komitmen perencanaan pembangunan.
“Bukan sekadar kekurangan anggaran, tetapi kekurangan keberpihakan pada daerah yang selama ini berada di pinggiran prioritas” ujarnya.
Komisi III DPRD Kaltim mengusulkan pendekatan baru, untuk tidak membagi anggaran ke banyak titik, namun BBPJN diminta menuntaskan satu jalur utama terlebih dahulu.
“Tujuannya agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat. Kalau semua setengah-setengah, akhirnya jalan jadi bolong-bolong, tidak ada yang selesai,” ujar Abdulloh.
Ia menambahkan, pembahasan sempat mengarah pada opsi alih status jalan nasional ke provinsi atau kabupaten/kota agar bisa ditangani pemerintah daerah. Namun, prosesnya yang memakan waktu hingga lima tahun dinilai tidak efisien.
“Sementara proses peralihan terlalu panjang, lebih baik kita perjuangkan anggaran langsung untuk perbaikan dan pemeliharaan,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar ini mengatakan jalan rusak bukan sekadar tentang kenyamanan berkendara. Ini menyangkut distribusi logistik, akses pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga kestabilan harga bahan pokok. Jalan poros yang rusak di daerah pedalaman berakibat langsung pada terhambatnya roda ekonomi.
“Pemerintah pusat, melalui BBPJN, perlu menyadari bahwa percepatan pembangunan bukan soal kuantitas proyek, melainkan kualitas penyelesaian. Masyarakat pedalaman Kalimantan Timur tidak butuh janji pembangunan, mereka butuh jalan yang benar-benar bisa dilalui”pungkasnya.
Reportet : Ags
