BALIKPAPAN, haloberita.id – Di tengah hiruk-pikuk kemajuan pendidikan dan kampanye pemerataan akses belajar, ada cerita sunyi dari sebuah sekolah swasta yang berdiri di jantung Balikpapan nyaris tak terdengar.
YPSI Hos Cokroaminoto, yang berlokasi di Jalan Cempaka Putih RT 16, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Balikpapan Tengah, menghadapi kenyataan pahit, tak satu pun siswa baru yang mendaftar di tahun ajaran 2025/2026.
Bukan tanpa sebab. Letaknya yang terjepit di antara empat sekolah negeri membuat sekolah swasta ini kalah pamor. Dalam kondisi ekonomi yang semakin ketat, pilihan masyarakat pun condong ke sekolah negeri yang menawarkan pendidikan tanpa pungutan.
“Kami terjepit di antara empat sekolah negeri. Masyarakat memilih yang gratis, dan kami memang tidak bisa bersaing dalam hal itu,” ujar Ellytawaty Z, S.Pd, bendahara sekolah, saat ditemui wartawan, Senin (28/7/2025).
Kenyataan ini mencerminkan tantangan berat yang dihadapi sekolah swasta kecil di tengah kebijakan pendidikan gratis yang tidak sepenuhnya menjangkau semua lini.
Padahal, menurut Ellytawaty, biaya di sekolah ini tergolong sangat terjangkau, uang gedung dan seragam hanya Rp1 juta, SPP Rp200.000 per bulan, dengan subsidi pemerintah sebesar Rp75.000. Namun bagi sebagian besar masyarakat di sekitar, angka tersebut tetap terasa berat.
“Uang pembangunan hanya Rp1 juta termasuk seragam olahraga, dan SPP hanya Rp125.000 setelah subsidi,” ujarnya.
Sekolah ini sesungguhnya tidak tinggal diam. Dengan semangat sosial yang tinggi, mereka membuka akses pendidikan untuk anak-anak yatim dan keluarga kurang mampu. Melalui bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan pencarian orang tua asuh, sejumlah siswa berhasil tetap mengenyam pendidikan.
Bahkan, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur Abdulloh, S.sos, M.E secara pribadi menanggung biaya tiga anak yatim yang bersekolah di sana.
Bukan hanya itu Ketua Komisi II DPRD Balikpapan Fauzi Adi Firmansyah dan Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan Taufik Qul Rahman juga turut menjadi orang tua asuh di YPSI Hos Cokroaminoto
“Kami tidak hanya mendidik, tapi juga memperjuangkan. Jika ada yang benar-benar tidak mampu, kami bantu carikan orang tua asuh. Untuk anak yatim, kami gratiskan,” tegas Ellytawaty.
Namun kenyataan di lapangan tidak seindah harapan. Jumlah murid yang tersisa kini hanya 30 orang, dan tidak adanya siswa baru berdampak langsung pada keberlangsungan sekolah. Dana operasional menyusut, dan sekolah harus merampingkan jumlah guru dari 10 menjadi hanya 6 orang.
“Kami terpaksa mengencangkan ikat pinggang. Gaji guru berasal dari SPP, BOSDA, dan bantuan pribadi tokoh masyarakat seperti Abdulloh, Fauzi Adi Firmansyah, dan Taufik Qul Rahman. Tanpa mereka, entah bagaimana nasib kami,” jelasnya.
Ellytawaty menilai pengabdian guru-guru ini patut diapresiasi. Di tengah kondisi serba terbatas, mereka tetap bertahan demi keberlangsungan pendidikan anak-anak marginal. Sebuah pengorbanan sunyi yang tak banyak disorot, namun menyimpan semangat luar biasa.
“Para guru kami luar biasa. Mereka tetap mengajar dengan sepenuh hati walau dengan penghasilan pas-pasan. Karena bagi kami, mendidik bukan hanya soal uang, tapi soal masa depan generasi,” kata Ellytawaty, matanya berkaca.
Ellytawaty mengatakan, Di saat banyak institusi pendidikan swasta tumbang, YPSI Hos Cokroaminoto tetap menyalakan api perjuangan. Meskipun tahun ini tidak ada siswa kelas 1, tiga siswa tetap mendaftar—satu di kelas 2 dan dua di kelas 3. Jumlah yang kecil, namun sarat makna: masih ada kepercayaan, masih ada harapan
Dirinya juga menyebut, sekolah ini juga pernah diminta membuka layanan inklusi bagi siswa berkebutuhan khusus. Namun dengan segala keterbatasan, langkah itu belum memungkinkan. Bukan karena menolak, melainkan realistis menghadapi kapasitas.
“Kami pernah diminta menerima siswa inklusi, tapi kami takut tidak bisa memberikan layanan yang layak. Selain itu, mayoritas siswa kami dari keluarga kurang mampu. Kami khawatir jika ada perlakuan khusus, justru menimbulkan kecemburuan sosial,” ungkap Ellytawaty.
Ia juga menuturkan apa yang dialami YPSI Hos Cokroaminoto sejatinya adalah potret kecil dari tantangan besar pendidikan swasta di tengah kebijakan pendidikan gratis. Sekolah swasta tidak sekadar institusi alternatif, tetapi juga pilar penting dalam merawat keberagaman sistem pendidikan.
“Pemerintah, DPRD, dunia usaha, hingga masyarakat luas perlu membuka mata. Jika satu sekolah swasta tumbang hari ini, bisa jadi ratusan anak kehilangan hak belajarnya esok hari” tandasnya.
Reporter : Ags
