haloberita.id, Balikpapan – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menyerap sejumlah aspirasi warga dalam agenda reses masa sidang II Tahun 2024/2025 yang digelar di Balai Warga RT 68, Perumahan HER II, Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan, Rabu malam (23/4/2025).
Berbagai isu krusial diangkat warga, mulai dari zonasi pendidikan, layanan kesehatan, keterbatasan jaringan listrik, hingga pengelolaan sampah.
Acara yang dihadiri puluhan warga dari lima RT ini turut melibatkan perwakilan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Perhubungan (Dishub), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Dalam reses kali ini Bodiono menyayangkan pihak PLN tidak hadir, padahal salah satu keluhan utama warga menyangkut keterbatasan kapasitas jaringan listrik di kawasan tersebut.
Ketiadaan pihak PLN dinilai sebagai kehilangan momentum penting, mengingat keterbatasan jaringan listrik menjadi masalah serius bagi warga di lima RT Perumahan HER II.
Budiono menjelaskan bahwa proses penyediaan jaringan listrik diatur secara terpusat melalui mekanisme BUMN dan memerlukan jalur koordinasi tersendiri antara PLN dan pemerintah daerah.
“PLN adalah entitas yang terpusat, sehingga untuk pengadaan fasilitas di daerah, ada jalur koordinasi khusus yang harus ditempuh,” ujar Budiono di hadapan warga.
Dalam reses kali ini berbagai aspirasi di keluhan warga, salah satunya Isu zonasi pendidikan, yang kembali mencuat dalam forum ini. Warga mengeluhkan wilayah mereka belum termasuk dalam zona penerimaan siswa di SMA Negeri 4 Sepinggan. Selain itu, jarak tempuh ke sekolah dasar dan menengah pertama juga dinilai menyulitkan.
Dalam bidang kesehatan, warga meminta agar pemerintah membangun fasilitas pelayanan dasar, seperti puskesmas, di lingkungan mereka. Saat ini, layanan kesehatan hanya tersedia di wilayah Sepinggan Raya, yang jaraknya cukup jauh dan kurang terjangkau.
Menaggapi keluhan warga tersebut Budiono menyatakan komitmennya untuk membawa usulan warga ke forum pembahasan pemerintah kota atau pemangku kebijakan
“Kami akan dorong pengadaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih merata dan mudah diakses,” katanya.
Masalah pengelolaan sampah juga menjadi sorotan serius. Penumpukan terjadi akibat Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang ada tidak mampu menampung volume sampah harian, ditambah dengan masih adanya warga dari luar kawasan HER II yang membuang sampah di lokasi tersebut.
Warga meminta agar kapasitas TPS ditambah dan pengawasan diperketat. Mereka bahkan telah menerapkan kebijakan internal untuk membatasi TPS hanya bagi warga HER II.
Rencana pembangunan jalan besar yang akan melintasi kawasan perumahan HER II juga menuai kekhawatiran warga. Minimnya informasi resmi mengenai proses pembangunan membuat sebagian warga merasa khawatir terhadap dampaknya.
Menanggapi hal ini, Budiono menegaskan pentingnya transparansi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat terdampak.
“Saya akan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk memastikan bahwa proses pembangunan berlangsung sesuai prosedur dan tidak merugikan warga” Katanya
Isu lain yang diangkat adalah pengaspalan jalan lingkungan yang sebelumnya sudah dijanjikan namun belum terealisasi. Budiono memastikan akan menindaklanjuti hal ini dengan pihak terkait.
Sementara itu, aspirasi juga datang dari Ketua Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM) Ar-Rahiim yang menyampaikan bahwa pembangunan rumah ibadah di kawasan tersebut sepenuhnya bersumber dari swadaya masyarakat.Mereka berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah.
Budiono mengapresiasi partisipasi aktif warga dan menjelaskan bahwa bantuan pemerintah hanya bisa diberikan melalui prosedur resmi.
“Kami dukung penuh, tetapi tetap harus sesuai mekanisme kelembagaan,” jelasnya.
Menanggapi seluruh masukan yang diterima, Budiono menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ia juga menyadari tantangan besar yang dihadapi pemerintah kota dalam mengakomodasi kebutuhan perumahan yang masih berada dalam tanggung jawab pengembang.
“Banyak lingkungan perumahan yang fasilitas umum dan sosialnya belum diserahkan ke pemerintah, sehingga ruang intervensi kami menjadi terbatas. Namun, semua aspirasi akan kami sampaikan kepada OPD terkait agar segera dicarikan solusi terbaik.” jelasnya.
“Saya berharap reses ini tidak hanya menjadi simbol kehadiran saja, tetapi juga pintu masuk bagi lahirnya kebijakan-kebijakan publik yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan” tandasnya.
Reporter : Ags
